MUNA—SULTRAICON.COM.|| Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerahkan 402 sertifikat hak milik (SHM) kepada para transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penyerahan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati para transmigran sejak lebih dari satu dekade lalu.
Program Trans Tuntas yang digagas kementerian bertujuan menyelesaikan persoalan lahan transmigrasi yang selama ini belum memiliki legalitas penuh meskipun telah lama dihuni dan dikelola masyarakat. Para transmigran penerima SHM diketahui sudah menempati lokasi tersebut sejak 13 hingga 16 tahun lalu.
Dalam sambutannya, Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya mempercepat penyelesaian hambatan administratif yang sebelumnya membuat proses sertifikasi berjalan lambat. Penyerahan SHM tersebut menjadi bukti upaya nyata pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kementerian juga memastikan bahwa sertifikat yang diserahkan telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Seluruh dokumen dinyatakan bersih dari permasalahan sengketa maupun konflik adat sehingga memberikan rasa aman bagi para penerima.
Selain penyelesaian legalitas lahan, Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program pendukung lain, termasuk pendampingan ekonomi oleh Tim Ekspedisi Patriot. Tim ini bertugas memetakan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha produktif lainnya untuk meningkatkan perekonomian kawasan transmigrasi.
Salah satu hasil pendampingan tersebut terlihat pada peningkatan produktivitas buah naga. Berat buah yang sebelumnya hanya sekitar dua ons kini dapat mencapai satu kilogram berkat penerapan teknik perawatan dan pemupukan yang lebih tepat.
Menteri Transmigrasi juga menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi tantangan di wilayah timur Indonesia, termasuk Kabupaten Muna. Meski demikian, ia optimistis pengembangan potensi ekonomi dapat mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut.
Ia mencontohkan sejumlah daerah transmigrasi seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Selatan, hingga Manggarai Barat yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi baru dengan nilai aset tanah yang meningkat signifikan.
Di Muna dan Muna Barat, pemerintah berencana melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalan sepanjang dua kilometer demi memperlancar mobilitas ekonomi masyarakat. Usulan pembangunan jembatan penghubung juga akan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Pemerintah berharap langkah percepatan penuntasan lahan, dipadukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung, dapat menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih merata di kawasan transmigrasi.
Program Trans Tuntas diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan warga transmigran sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. (AO)
