KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Cipayung Plus Kota Kendari yang terdiri dari GMNI, IMM, LMND, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO dengan tegas menepis tudingan bahwa aksi mereka pada 15 September 2025 ditunggangi kepentingan politik elit. Hal itu disampaikan langsung saat diwawancarai oleh media Sultraicon.
Ketua DPC GMNI Kota Kendari, Rasmin Jaya, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tudingan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Cipayung Plus Kota Kendari adalah murni perjuangan mahasiswa.
“Gerakan yang kami susun melalui konsolidasi internal adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal aspirasi rakyat. Tudingan ditunggangi kepentingan elit politik sangat tidak berdasar,” tegas Rasmin kepada Sultraicon.
Rasmin juga menjelaskan, Cipayung Plus Kota Kendari telah berupaya membuka ruang dialog dengan Ketua DPRD Sultra untuk menyerahkan kembali formulasi tuntutan yang disertai kajian kritis. Namun, katanya, Ketua DPRD justru selalu menghindar dan tidak menepati komitmen.
“Gerakan kami murni. Tidak ada titipan politik, tidak ada kepentingan terselubung. Semua ini demi rakyat. Kami bantah keras tudingan itu,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua LMND Kota Kendari, Jordy, menyampaikan bahwa aksi mereka adalah potret krisis kepercayaan antara mahasiswa dan lembaga legislatif daerah. Menurutnya, hampir sebulan sejak janji Ketua DPRD dilontarkan, mahasiswa hanya mendapat diam dan penghindaran.
“Pendudukan kantor DPRD dan ruang rapat paripurna adalah akumulasi kekecewaan kami. Kami tidak sekadar berorasi di halaman, tapi masuk dan menggelar paripurna tandingan sebagai simbol perlawanan terhadap janji yang dikhianati,” ungkap Jordy kepada Sultraicon.
Hal senada disampaikan Ketua GMKI Kota Kendari, Fito. Ia menekankan seharusnya Ketua DPRD Sultra bersikap lebih terbuka dan transparan. Bahkan menurutnya, janji pertemuan 1 September 2025 justru lahir dari inisiatif Ketua DPRD sendiri.
“Harapan kami jelas, tindak lanjut melalui dialog terbuka. Supaya aspirasi bisa diteruskan langsung ke DPR RI. Bukan malah menghindar,” tegas Fito.
Di sisi lain, Sekjen Visioner Indonesia, Akril Abdillah, dalam rilis media menyatakan desakan mahasiswa sebaiknya ditempatkan dalam mekanisme kelembagaan, bukan melalui aksi jalanan. Ia menilai langkah mahasiswa berpotensi ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Kami melihat aksi ini lebih bernuansa politis ketimbang aspiratif. Kalau benar ingin memperjuangkan rakyat, duduklah berdialog, bukan melakukan tekanan dengan pembakaran ban dan pendudukan ruang sidang,” ujar Akril.
Menanggapi pernyataan itu, Cipayung Plus Kota Kendari menolak tegas. Mereka menilai ungkapan Visioner Indonesia adalah bentuk penggiringan opini untuk melemahkan semangat mahasiswa. “Kami tegaskan, pergerakan kami murni dari hati mahasiswa untuk rakyat, bukan titipan siapa pun,” pungkas perwakilan Cipayung Plus Kota Kendari kepada Sultraicon.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi Sultraicon masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut baik kepada Cipayung Plus Kota Kendari maupun pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait perkembangan tuntutan dan respon lembaga legislatif daerah.
Reporter; Ali Okong
