KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar mempermudah proses perizinan berusaha. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Imbauan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Bahteramas, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu 27 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa kemudahan izin usaha merupakan pintu masuk untuk menghidupkan dunia usaha di daerah. “Saya mohonlah dengan segala hormat hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” ujarnya.
Ia menilai, peningkatan PAD penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Untuk itu, Pemda diminta aktif menyerap aspirasi pelaku usaha serta pegiat ekonomi kreatif, guna menciptakan layanan perizinan yang efektif, transparan, dan efisien.
Mendagri juga menekankan bahwa tumbuhnya sektor swasta akan berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja. Kondisi tersebut, kata dia, akan membuat uang beredar lebih luas di tengah masyarakat sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menguraikan sejumlah aspek penting untuk menghidupkan sektor swasta. Salah satunya adalah kepemimpinan kepala daerah. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan prosedur birokratis, melainkan dituntut kreatif dalam menyusun strategi peningkatan PAD.
“Kepala daerah didorong agar berpikir seperti ibu rumah tangga, yang tahu bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja, tapi pendapatan itu tidak memberatkan masyarakat,” ucapnya memberi perumpamaan.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus selalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Jika aturan yang dibuat dirasakan memberatkan, maka berpotensi menimbulkan resistansi atau perlawanan. Oleh karenanya, komunikasi publik menjadi bagian krusial dalam implementasi kebijakan.
Lebih lanjut, Tito mendorong kepala daerah untuk memiliki keterampilan kewirausahaan. Seorang pemimpin, katanya, harus mampu membaca peluang ekonomi agar dapat menghasilkan keuntungan yang memberikan dampak positif pada PAD.
Selain itu, Mendagri mempersilakan Pemda untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), guna mengoptimalkan sektor usaha dan mengembangkan ekonomi kreatif di daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya keberpihakan kepala daerah dalam menyusun kebijakan publik. Tito menyebut hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat.
“Sekali lagi hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini adalah cara untuk mendapatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan rakyat,” tandas Mendagri.
Editor: Ali Okong
