KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Ratusan massa dari aliansi Cipayung Plus Kota Kendari yang terdiri dari GMNI, IMM, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO kembali menggelar aksi besar-besaran di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/9/2025).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya pada 1 September 2025. Massa menilai Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, telah mengingkari janji dan komitmen yang pernah disampaikan kepada mahasiswa.
Dalam orasinya, Ketua LMND Kota Kendari, Jordy, menegaskan bahwa kedatangan mereka untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra. Menurutnya, janji tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti, namun hingga kini tak ada kepastian.
“Pada 1 September lalu, Ketua DPRD berkomitmen menerima langsung formulasi tuntutan yang telah kami susun secara ilmiah untuk dibawa ke DPR RI. Namun, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan, Ketua DPRD seakan menghindar,” ujar Jordy.
Hal senada disampaikan Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya. Ia menegaskan pihaknya bersama Cipayung Plus sudah tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Ketua DPRD Sultra. Mereka mendesak agar yang bersangkutan segera dievaluasi.
“Kami menilai DPRD Sultra hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, bukan perwakilan rakyat sejati. Bukannya mengawal aspirasi ke DPR RI secara terbuka dan progresif, mereka justru bungkam dan tidak memberi kepastian,” tegas Rasmin.
Sementara itu, Ketua PMKRI Kendari, Fandi, menilai sikap DPRD Sultra mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat. Menurutnya, para wakil rakyat justru lebih sibuk menjaga kenyamanan politik dan privilese pribadi ketimbang menyuarakan aspirasi mahasiswa.
Sejak tuntutan itu disampaikan, lanjutnya, DPRD Sultra tidak menunjukkan keseriusan. Minim transparansi dan komunikasi publik menjadi alasan utama hilangnya kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif tersebut.
Beberapa hal yang dikeluhkan antara lain: tidak adanya tindak lanjut resmi atas tuntutan mahasiswa, lemahnya komunikasi terbuka ke publik terkait perkembangan aspirasi, sikap pasif dan tidak progresif anggota DPRD, hingga indikasi pengabaian terhadap fungsi dasar perwakilan rakyat.
Pantauan di lokasi, massa aksi juga membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan. Mereka menuntut agar Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, hadir langsung menemui mahasiswa untuk memberikan klarifikasi.
Namun, hingga aksi berlangsung, Ketua DPRD tidak kunjung hadir. Kekecewaan massa pun memuncak hingga mereka bergerak masuk dan menduduki kursi rapat paripurna DPRD Sultra.
Di ruang sidang tersebut, Cipayung Plus Kendari kemudian menggelar “paripurna tandingan” sebagai bentuk simbolik tindak lanjut aspirasi yang telah mereka sampaikan sejak awal bulan lalu.
Reporter; Ali Okong
