Daerah

Bayar 6 Persen untuk Cairkan Dana Proyek? KADIN Bombana Angkat Bicara

1893
×

Bayar 6 Persen untuk Cairkan Dana Proyek? KADIN Bombana Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini
Ketgam: Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bombana, Suwandi, mengungkap adanya kabar bahwa sejumlah kontraktor diminta membayar komitmen hingga 6 persen dari nilai proyek

BOMBANA — SULTRAICON.COM.||  Isu dugaan permintaan fee proyek mencuat di Kabupaten Bombana, menyusul kasus serupa yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Kekhawatiran pun muncul di kalangan pelaku usaha, mengingat potensi dampak buruknya terhadap citra daerah.

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bombana, Suwandi, mengungkap adanya kabar bahwa sejumlah kontraktor diminta membayar komitmen hingga 6 persen dari nilai proyek. Isu ini terutama menyasar kontraktor yang pekerjaannya belum mendapatkan pembayaran dari pemerintah daerah.

“Bagi kontraktor yang ingin proses pembayaran dipercepat, kabarnya harus menyetor 6 persen. Semoga ini hanya isu, karena jika benar terjadi, citra Bombana akan tercoreng,” ujar Suwandi, Minggu (10/8/2025).

Ia menegaskan, praktik seperti itu tidak hanya merugikan kontraktor, tetapi juga mengikis kepercayaan investor dan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di daerah. Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi.

Suwandi mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek, baik di tingkat pemerintah maupun swasta, agar menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan dugaan korupsi. “Bombana harus belajar dari kasus di Kolaka Timur. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang,” tambahnya.

Ia juga menyoroti persoalan tunggakan pembayaran proyek tahun 2024 yang hingga kini belum tuntas. Kondisi ini dinilai rawan dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan dalih mempercepat proses pencairan dana.

“Kalau pembayaran masih tertunda, jangan sampai ada pilih kasih. Semua harus diperlakukan sama, tanpa pungutan di luar ketentuan resmi,” tegas Suwandi.

Kadin Bombana berharap, aparat penegak hukum ikut memantau dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan dunia usaha. Transparansi dan kepatuhan hukum menjadi kunci menjaga iklim investasi yang sehat di daerah.

“Citra Bombana sebagai daerah yang bersih dan kondusif untuk berusaha harus terus dijaga. Sekali tercoreng, butuh waktu lama untuk memulihkannya,” tutupnya. (Red)

Editor: Ali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *