JAKARTA – SULTRAICON.COM.|| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan tersebut dilakukan setelah lembaga antirasuah mencium dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut dugaan pemerasan itu telah berlangsung cukup lama dengan nilai yang besar, meski belum merinci berapa jumlah kerugian yang ditimbulkan.
Dalam operasi ini, KPK tidak hanya mengamankan Noel, tetapi juga sekitar 10 hingga 14 orang lain yang diduga terkait dengan praktik tersebut. Mereka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai dengan ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Seiring dengan penangkapan, penyidik KPK juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang mengejutkan publik. Sebanyak 22 kendaraan bermotor, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, dipamerkan di halaman dan lobi Gedung Merah Putih KPK. Langkah itu dilakukan bukan hanya untuk tujuan administrasi hukum, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat terkait hasil penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah.
Deretan kendaraan yang disita pun bukan kendaraan biasa. Beberapa di antaranya adalah mobil mewah seperti Nissan GT-R, Toyota Corolla Cross, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep Cherokee, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, BMW Seri 3, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Sementara untuk motor, penyidik mengamankan lima unit Ducati dari berbagai tipe seperti Scrambler, Hypermotard, dan XDiavel, serta dua unit Vespa matic.
Jumlah dan jenis kendaraan yang disita menimbulkan sorotan luas di masyarakat karena nilainya yang fantastis dan tidak lazim dimiliki oleh seorang pejabat negara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa seluruh kendaraan tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Menurutnya, penyitaan itu menjadi bagian penting dari rangkaian penyidikan yang sedang dilakukan.
Penangkapan Noel menjadi catatan khusus dalam sejarah pemberantasan korupsi, sebab ia adalah pejabat pertama di Kabinet Merah Putih yang terjerat OTT KPK. Padahal, Noel baru dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024. Fakta ini menimbulkan keprihatinan publik, mengingat ia baru kurang dari setahun mengemban amanah sebagai pejabat negara.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai kasus ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah berada dalam kondisi serius. Ia menyebut korupsi kini bagaikan penyakit stadium lanjut yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat kabinet untuk menjaga integritas dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus Noel ini juga menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menangkap sejumlah pejabat DPRD dan PUPR di Ogan Komering Ulu (OKU), menjerat pihak terkait proyek jalan di Sumatera Utara, mengungkap dugaan korupsi pembangunan RSUD di Kolaka Timur, serta membongkar praktik suap pengelolaan kawasan hutan di Jakarta. Noel menjadi figur paling menonjol karena posisinya yang strategis di jajaran kabinet.
Tak pelak, penangkapan Noel menuai beragam reaksi dari masyarakat. Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) yang pernah dipimpin Noel, mengaku terkejut dengan jumlah kendaraan yang disita KPK. Ia bahkan menyebut Noel tidak bisa menyetir, sehingga mempertanyakan apakah seluruh kendaraan itu benar-benar milik pribadi sang Wamenaker atau ada milik pihak lain yang ikut diamankan.
Di tengah sorotan publik, KPK menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang telah diamankan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penyidik kini tengah mendalami aliran dana dan hubungan antara Noel dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut. Lembaga antirasuah memastikan penyidikan akan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Bagi pemerintah, OTT terhadap Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus ditegakkan, meski yang terjerat adalah bagian dari lingkaran kekuasaan. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan Noel ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja hijau.
Dengan terungkapnya dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan seorang wakil menteri, publik semakin menaruh perhatian pada kinerja KPK dan sikap pemerintah dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi. Kasus ini menegaskan bahwa perang melawan korupsi masih jauh dari selesai, dan keberanian aparat hukum dalam menindak pejabat tinggi menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Reporter: Red
