KENDARI — SULTRAICON.COM.|| Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Rapat Pra Evaluasi dan Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Hotel Qubah 9 Kendari, Senin (15/9/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), biro lingkup Pemprov Sultra, serta para admin SAKIP perangkat daerah. Forum ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan evaluasi resmi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa SAKIP merupakan sistem untuk memastikan instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya. Hal ini mencakup proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
“SAKIP bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan anggaran serta sumber daya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Hugua.
Ia kemudian menjelaskan lima komponen utama dalam SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan penyampaian capaian kinerja. Menurutnya, kelima komponen tersebut harus berjalan selaras agar hasil yang dicapai benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB sejak 2018 hingga 2024, Pemprov Sultra meraih predikat “B” dengan nilai antara 62,18 hingga 65,71. Meskipun mengalami peningkatan tiap tahun, progres tersebut relatif kecil, hanya berkisar 0,5 sampai 1 poin. Kondisi ini, kata Hugua, perlu menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
Wagub juga menyampaikan hasil Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan Zona Integritas (ZI) yang baru digelar oleh Kementerian PANRB. Dijelaskan bahwa evaluasi SAKIP untuk pemerintah daerah akan dilaksanakan pada minggu kedua Oktober 2025 dengan menilai berbagai dokumen strategis, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, hingga indikator kinerja utama dan pohon kinerja.
Adapun fokus evaluasi tahun ini meliputi lima hal utama: perencanaan yang selaras dan logis, program serta inovasi unggulan sesuai karakter daerah, pengukuran kinerja yang akuntabel, kualitas indikator kinerja yang sesuai prinsip SMART-C, serta optimalisasi laporan kinerja dan hasil evaluasi internal. Evaluasi akan mengambil sampel pada 10 urusan perangkat daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, penanaman modal, pertanian, perikanan, hingga ketenagakerjaan.
Di akhir sambutannya, Hugua mengingatkan perangkat daerah yang menjadi koordinator maupun sampel evaluasi untuk segera menyiapkan seluruh data dan dokumen sebelum minggu kedua Oktober. “Dengan persiapan matang, kita optimis predikat SAKIP Sultra dapat meningkat, sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.
Editor; Ali Okong
