MUNA BARAT-SULTRAICON.COM.|| Beberapa hari terakhir, masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Muna Barat digemparkan oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara. Dalam temuan tersebut, sebanyak 15 paket pekerjaan proyek jalan dan jembatan 2023 diduga kuat mengalami kekurangan volume. Akibatnya, jalan-jalan tersebut mengalami keretakan dan berlubang hanya dalam hitungan bulan setelah proyek infrastruktur selesai dikerjakan. Kondisi ini jelas menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat dan berharap ada pembenahan di kepala daerah yang baru namun pada realitas nya hari ini jalan jalan tersebut di biarkan begitu saja rusak dan belum ada tindak lanjut
Menanggapi situasi ini, salah satu putra daerah asal Desa Latugho, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Bupati Muna Barat yang dinilai tidak optimal, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Ia menyoroti kerusakan jalan yang terjadi di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Lawa, Barangka, Wadaga, dan Sawerigadi. Kerusakan tersebut mencakup baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, namun hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menanganinya.
“Polemik infrastruktur di Muna Barat saat ini sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah terkesan tidak peka terhadap permasalahan yang nyata dihadapi masyarakat. Padahal, infrastruktur adalah kebutuhan dasar yang vital untuk menunjang perekonomian daerah,” ungkap Ucu saat diwawancarai media, Kamis, 31 Juli 2025.
Lebih lanjut, Ucu menyayangkan sikap pemerintah daerah yang justru lebih sibuk mengundang artis dari Ibu Kota daripada fokus memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah di hampir seluruh wilayah Muna Barat. Ia menilai, alokasi anggaran besar yang digunakan untuk hiburan seharusnya dapat diarahkan untuk mewujudkan misi besar “Liwu Mokesa”, sebuah visi yang sejatinya bermakna membangun negeri dengan penuh keadilan dan kemaslahatan rakyat.
“Sangat disayangkan, saat masyarakat berteriak karena jalan rusak di mana-mana, pemerintah justru menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat bahwa jika tidak ada upaya serius menanggapi keluhan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul gelombang protes dan perlawanan dari rakyat sendiri.
Moto “Liwu Mokesa” seharusnya tidak hanya dijadikan simbol atau slogan kosong. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
