KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, membuka secara resmi Seminar Literasi Digital bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Kota Kendari, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta insan media dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam sambutannya, Eko Dono menekankan bahwa literasi digital memiliki peran strategis untuk memperkuat daya kritis masyarakat, mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, sekaligus memperkokoh kolaborasi antargenerasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman.
“Upaya ini merupakan bagian dari dukungan Kemenko Polkam dalam memperkuat ketahanan informasi dan stabilitas nasional. Digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, derasnya arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian juga mengancam sendi-sendi demokrasi, memperlemah kohesi sosial, serta berpotensi menimbulkan konflik,” ungkapnya.
Eko Dono juga mengingatkan bahwa fenomena echo chamber dan era post-truth membuat informasi menyesatkan lebih mudah dipercaya ketimbang data dan fakta. Sayangnya, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia.
Berdasarkan Survei Status Literasi Digital Kementerian Kominfo tahun 2022, indeks nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5 atau masih berada pada kategori “sedang”. Sementara itu, hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan skor 43,34 dari skala 100, yang mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan menggunakan informasi digital secara kritis.
“Rendahnya kesadaran publik terhadap jejak digital, ancaman siber, dan dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi. Karena itu, literasi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program jangka pendek. Ia harus melembaga dalam pendidikan, kebijakan, maupun budaya bermedia,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan tiga poin penting: pertama, perlunya kolaborasi pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Kedua, literasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi konten menyesatkan. Ketiga, literasi digital mesti menjadi gerakan kolektif lintas sektoral yang berkesinambungan.
“Melalui forum ini, diharapkan terwujud kolaborasi konkret yang melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan, media sebagai pengelola informasi, komunitas sebagai penggerak akar rumput, dan sektor swasta sebagai penyedia teknologi. Semua pihak harus bersinergi untuk memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Ali Okong
