KENDARI — SULTRAICON.COM.||
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar seminar digitalisasi bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Hotel Claro Kendari, Kamis (2/10/2025). Agenda ini menjadi forum penting dalam menjawab tantangan literasi digital dan ketahanan informasi di tengah derasnya arus teknologi.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi memang membuka ruang partisipasi publik yang luas, tetapi juga membawa konsekuensi serius berupa maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi.
“Fenomena ini bisa merusak sendi-sendi demokrasi, memperlemah kohesi sosial, memperuncing polarisasi, bahkan mengancam stabilitas politik serta keamanan nasional,” tegas Eko Dono.
Ia juga menyinggung rendahnya indeks literasi digital nasional. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi Digital tahun 2022, angka literasi digital baru mencapai 3,54 dari skala 5. Sementara itu, indeks masyarakat digital Indonesia tahun 2023 hanya berada di skor 43,34 dari skala 100. “Artinya, masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan menggunakan informasi digital secara kritis,” katanya.
Menurutnya, seminar ini menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional dan mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Sulawesi Tenggara dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki karakteristik kepulauan dan peran strategis di kawasan timur Indonesia. “Wilayah ini punya keragaman budaya dan tingkat aktivitas digital yang terus berkembang. Itu menjadi alasan penting kegiatan literasi digital digelar di Kendari,” ucapnya.
Acara kemudian berlanjut dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber dan moderator. Suasana seminar berlangsung interaktif, dengan ratusan peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, praktisi media, hingga perwakilan pemerintah daerah.
Bambang Tri Santoso, Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital, menegaskan pentingnya birokrasi yang melek digital. “Kalau aparatur pemerintah cakap digital, pelayanan publik akan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Ini bagian penting dari membangun kepercayaan masyarakat kepada negara,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, menyoroti peran dunia akademik dalam membentuk generasi kritis. “Perguruan tinggi tidak cukup hanya melahirkan sarjana, tetapi juga harus menanamkan literasi digital. Mahasiswa harus terbiasa menguji informasi, bukan hanya menerima mentah-mentah,” ungkapnya.
Dari perspektif daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, menilai perlunya pendampingan masyarakat dalam bermedia digital. “Potensi kita besar, tapi kesadaran soal keamanan data pribadi dan etika bermedia masih rendah. Ini yang harus terus kita edukasi,” katanya.
Savero K. Dwipayana dari Siberkreasi menutup sesi narasumber dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Media, komunitas digital, dan masyarakat sipil harus bersinergi menghadirkan konten positif agar ruang digital kita lebih sehat,” ucap Savero.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan selama sesi diskusi. Salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari mengaku seminar ini memberi wawasan baru. “Biasanya kita hanya tahu berita hoaks dari medsos, tapi di sini dijelaskan bagaimana cara memverifikasi informasi. Ini sangat membantu kami,” tuturnya.
Melalui seminar ini, Kemenko Polkam berharap tumbuh kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ruang digital. Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga soal etika, tanggung jawab, dan komitmen bersama untuk merawat demokrasi.
Reporter: Ali Okong
