KENDARI—SULTRAICON.COM.|| Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, saya tidak bisa menutup mata terhadap ketimpangan yang semakin nyata di negeri ini. Di satu sisi, anggota DPR hidup dengan segala fasilitas serba mewah. Dengan gaji pokok sekitar Rp5–7 juta per bulan, mereka masih digelontorkan berbagai tunjangan, bahkan tunjangan rumah mencapai Rp50 juta per bulan hanya karena rumah dinas dihapuskan.
Di sisi lain, guru honorer yang menjadi ujung tombak pendidikan bangsa justru harus berjuang dengan penghasilan minim. Mulai 2025 memang dijanjikan tambahan Rp2 juta, namun dengan persyaratan berat: wajib memiliki sertifikat PPG dan minimal pendidikan D4/S1. Kenyataannya, banyak guru honorer di pelosok negeri hanya membawa pulang Rp1,5–2 juta per bulan jumlah yang nyaris tak cukup untuk menutup biaya hidup dasar.
Lalu, di mana letak keadilan ketika wakil rakyat bisa menikmati fasilitas berlimpah, sementara pendidik yang membentuk generasi bangsa dibiarkan berkutat dalam kesulitan?
Masalah ini bukan semata soal besaran gaji, melainkan bagaimana negara menempatkan prioritas dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah kerap membanggakan peningkatan anggaran pendidikan, tetapi distribusinya jauh dari merata. Guru honorer tetap menjadi kelompok yang tersisihkan, dipaksa memenuhi syarat yang rumit, padahal kondisi hidup mereka sudah berat.
Seharusnya, jika DPR benar-benar berkomitmen pada kepentingan rakyat, langkah pertama adalah merevisi tunjangan fantastis yang mereka nikmati. Anggaran negara lebih baik diarahkan untuk menyejahterakan guru, memperbaiki mutu pendidikan, dan memberikan penghormatan yang pantas kepada para pengabdi di ruang kelas.
Rakyat menunggu tindakan nyata. Karena hakikat kepemimpinan seorang wakil rakyat bukan diukur dari seberapa besar gajinya, melainkan sejauh mana ia rela mengutamakan kepentingan rakyat di atas dirinya.
Penulis: Ruslan
Editor: Red
