KONAWE — SULTRAICON.COM.|| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe akhirnya menerima tuntutan para guru honorer dan tenaga kependidikan honorer R2, R3, dan R4 setelah aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe pada Selasa (16/9/2025). Aspirasi mereka agar diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memperoleh titik terang karena disepakati melalui nota bersama.
Dalam pertemuan dengan para pengunjuk rasa, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menyatakan bahwa tuntutan pengangkatan honorer untuk status kepegawaian akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, ia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan BKN sebagai instansi pembuat kebijakan pusat.
Suparjo menegaskan bahwa pihaknya menyetujui permintaan para honorer untuk diakomodir dalam alokasi PPPK Paruh Waktu 2025, dengan catatan bahwa tuntutan tersebut bukan terkait masalah gaji, melainkan terkait status kepegawaian.
“Kalau hanya soal status, kami mendukung penuh,” jelas Suparjo di hadapan massa aksi. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan gaji masih menjadi kendala daerah karena keterbatasan anggaran.
Para honorer R2, R3, dan R4 selama ini merasa tidak diperhatikan dalam pengumuman alokasi PPPK Paruh Waktu sebelumnya, sehingga keikutsertaan mereka menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah mendasar untuk menjawab ketidakpastian status mereka.
Nota kesepakatan yang dibuat antara BKPSDM Konawe dan perwakilan guru honorer menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap mengusulkan nama‐nama honorer tersebut ke BKN. Tetapi, jaminan bahwa semua honorer yang terdampak akan diangkat tergantung dari verifikasi dan kuota yang diberikan oleh BKN.
Tanggapan dari guru honorer menyambut baik nota tersebut sebagai kabar positif. Mereka berharap agar pengusulan ke BKN berjalan lancar dan tidak ada birokrasi tambahan yang memperlambat proses pengangkatan. Harapan besar mereka, status kepegawaian segera nyata bagi honorer yang telah mengabdi lama.
BKPSDM Konawe juga diharapkan terus memantau perkembangan di BKN, memastikan bahwa aspirasi honorer R2-R4 tidak hanya soal janji, tetapi benar-benar diwujudkan. Masyarakat serta para tenaga pendidik berharap komitmen ini menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih adil bagi tenaga honorer di Konawe.
Editor: Ali Okong
