KENDARI – SULTRAICON.COM || Bagi saya ini bukan sekadar aib individu, ini aib politik, aib lembaga, dan tamparan bagi moral pejabat di Sulawesi Tenggara.
Kalau benar mobil wakil rakyat dipakai untuk mengedarkan sabu, maka jangan bicara lagi soal kehormatan lembaga! Itu sudah bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap rakyat yang memilihnya. Kami tidak akan diam, dan rakyat juga tidak boleh dibodohi dengan diamnya institusi.
Alasan prosedural atau Asas praduga tak bersalah bukan alasan untuk bersembunyi dari kebenaran. Kalau memang bersih, buka data, tampil ke publik, dan jawab tuduhan itu secara terbuka. Tapi kalau diam, maka diam itu bentuk pengakuan, seru Ruslan.
BNNP Sultra harus segera mengungkap siapa di balik jaringan ini, jangan ada yang kebal hukum hanya karena duduk di kursi kekuasaan. Diamnya lembaga penegak hukum dan lembaga politik sebagai bentuk “kompak dalam kebisuan,” yang sama berbahayanya dengan kejahatan itu sendiri.
Partai politik jangan bersikap pengecut. Kalau kadernya kotor, pecat dia! Jangan tunggu tekanan publik baru bertindak.
Karena partai yang membiarkan narkoba bersembunyi di balik jas politik sama saja jadi pelindung kejahatan.
Kami BEM UMK menegaskan dan mendesak :
1. Mendesak BNNP Sultra membuka hasil investigasi secara transparan.
2. Menuntut Ketua DPRD bersuara dan memanggil anggotanya untuk klarifikasi publik.
3. Menekan partai politik agar segera melakukan pemecatan atau PAW
“Kami tidak menuduh, kami menantang. Karena kalau semua lembaga terus bersembunyi di balik diam, maka kami mahasiswa UM Kendari akan turun ke jalan dan membawa suara rakyat yang dikhianati!”
Kebisuan penguasa hari ini adalah tanda kematian moral politik. Dan kalau negara tidak berani membersihkan dirinya sendiri, maka kami yang akan memulainya di jalanan.”
Ruslan
Presiden mahasiswa umk
