BOMBANA — SULTRAICON.COM.|| Pascademonstrasi Aliansi Masyarakat Moronene yang menolak penggunaan motif Rapa Dara sebagai simbol khas Kabupaten Bombana, mencuat kabar pencopotan Ramsi Salo dari jabatannya sebagai Ketua Tamalaki Pu’u Wonua.
Menanggapi hal tersebut, Ramsi menilai pencopotan dirinya tidak berkaitan dengan pelanggaran organisasi, melainkan lebih pada upaya segelintir pihak untuk menjaga hubungan baik dengan Bupati Bombana.
“Pencopotan saya bukan soal organisasi, tapi soal kepentingan pribadi beberapa orang yang takut kehilangan posisi dan akses mereka di pemerintahan. Mereka ingin terlihat baik di depan bupati,” ujar Ramsi.
Ramsi mengungkapkan, sebelum aksi digelar, ada oknum yang menghubungi sejumlah pengurus Tamalaki melalui telepon. Imbauan itu dimaksudkan agar para pengurus tidak ikut dalam aksi, dengan alasan menjaga citra baik di hadapan Bupati Bombana.
“Saya punya bukti dan saksi, ada yang ditelepon dan diminta jangan ikut aksi. Katanya demi menjaga nama baik di hadapan bupati, karena ada kepentingan yang sedang mereka jaga. Ini bukti ada upaya membungkam gerakan moral masyarakat adat,” jelas Ramsi.
Ia menegaskan bahwa pertanyaannya kepada Bupati Bombana dalam aksi sebelumnya bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk aspirasi publik yang wajar terkait transparansi anggaran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan budaya daerah.
“Pertanyaan saya bukan menyerang pribadi Pak Bupati. Itu pertanyaan biasa, bagian dari aspirasi rakyat. Kalau kemudian beliau tersinggung dan marah, itu di luar konteks. Kami hanya ingin jawaban yang jelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Ramsi menyoroti adanya dukungan material terhadap aksi demonstrasi yang justru datang dari pihak-pihak yang kini mendukung pencopotannya. Menurutnya, hal itu mencerminkan inkonsistensi sikap dari sebagian elit lokal.
“Aneh, waktu aksi mereka bantu secara material, tapi setelah itu justru ikut menekan dan mendukung pencopotan saya. Ini jelas ada permainan dua muka,” ucapnya dengan nada kecewa.
Ramsi menilai pencopotan ini sarat dengan kepentingan segelintir orang yang ingin mempertahankan posisi dan akses mereka terhadap pemerintahan daerah, bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi adat.
Ia juga menegaskan tidak menyesali langkah yang telah diambil, karena menurutnya perjuangan menolak penghapusan identitas budaya Moronene jauh lebih penting daripada sekadar jabatan.
“Saya tidak menyesal. Jabatan bisa dicopot, tapi harga diri dan kebenaran tidak bisa dibungkam. Saya akan tetap berdiri bersama masyarakat adat Moronene,” pungkas Ramsi Salo. (AO)
