KENDARI- SULTRAICON.COM.|| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari, Ruslan, menyampaikan sikap resmi mahasiswa UMK Kendari menanggapi wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi mengaburkan semangat reformasi dan melemahkan efektivitas sistem keamanan nasional.
Ruslan menilai, dalam situasi nasional yang dihadapkan pada tantangan multidimensi—mulai dari stabilitas keamanan, dinamika politik, hingga kompleksitas persoalan sosial—Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi kebijakan nasional.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden bukan sekadar persoalan struktural atau administratif, melainkan merupakan bagian fundamental dari arsitektur reformasi sektor keamanan pasca-Reformasi 1998 yang telah disepakati secara konstitusional dan historis.
Ia menegaskan bahwa posisi tersebut sangat penting untuk menjaga kejelasan rantai komando nasional, efektivitas pengambilan keputusan, serta konsistensi kebijakan keamanan negara. Polri, kata Ruslan, membutuhkan jalur komando yang tegas, tunggal, dan tidak berlapis agar mampu merespons kondisi darurat, konflik sosial, maupun ancaman keamanan secara cepat dan terukur.
Lebih lanjut, Ruslan menilai bahwa memindahkan Polri ke bawah kementerian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi. Dalam kondisi negara yang menuntut kecepatan dan ketepatan, Indonesia tidak membutuhkan institusi keamanan yang terhambat prosedur panjang dan tarik-menarik kepentingan politik sektoral.
Ia menekankan bahwa efektivitas dan profesionalisme Polri akan lebih terjaga ketika institusi tersebut tidak terjebak dalam birokrasi berlapis, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang mandat rakyat.
Namun demikian, Ruslan mengingatkan bahwa persoalan utama saat ini tidak hanya berhenti pada posisi struktural Polri, melainkan pada bagaimana rantai komunikasi dan komando dijalankan secara jelas, disiplin, dan transparan di tingkat nasional.
Ia menilai bahwa lemahnya komunikasi antar lembaga negara berpotensi melahirkan kebingungan kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk Polri.
Oleh karena itu, Ruslan menegaskan pentingnya memperkuat alur komunikasi Presiden–Polri–publik. Setiap kebijakan strategis kepolisian, menurutnya, harus disampaikan secara terbuka, rasional, dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam konteks ini, mahasiswa dan pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan harus dilibatkan sebagai mitra kritis dalam mengawal demokrasi, reformasi institusi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Ruslan juga menegaskan bahwa dukungan mahasiswa UM Kendari terhadap Polri di bawah Presiden merupakan dukungan kritis, bukan dukungan tanpa kontrol. Polri harus tetap berada dalam pengawasan publik dan konsisten menjunjung tinggi profesionalisme, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa negara yang kuat tidak hanya ditopang oleh institusi keamanan yang solid, tetapi juga oleh kepemimpinan yang tegas, komunikasi yang jernih, dan kepercayaan publik yang terjaga. Inilah, menurutnya, arah yang harus terus diperjuangkan bersama demi masa depan demokrasi Indonesia. (Azr)
