MUNA BARAT – SULTRAICON.COM.|| Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALAM Sultra) menyoroti lemahnya peran Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat terkait maraknya kasus kekerasan di sejumlah sekolah. Peristiwa tersebut antara lain terjadi di SMAN 1 Kusambi, SMA 1 Wadaga, dan SDN 7 Muna Barat, serta beberapa sekolah lainnya.
Sekretaris Jenderal ALAM Sultra, Raja Saputra Pratama, menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah-sekolah tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Muna Barat.
Menurutnya, kasus ini bukan sekadar mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam pembinaan serta pengawasan terhadap kepala sekolah dan tenaga pendidik yang berada di bawah naungan dinas.
“Sudah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap kepala sekolah menjalankan tugas secara profesional, menjaga lingkungan sekolah yang aman, dan melindungi hak-hak siswa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lemahnya pengawasan telah menciptakan ruang bagi terjadinya kekerasan,” tegas Raja.
Ia menilai, jika Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat tidak mampu menjaga integritas dan menunjukkan kepedulian terhadap perilaku bawahannya, maka Bupati Muna Barat seharusnya mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh.
Namun hingga kasus ini mencuat ke publik, belum ada langkah konkret maupun tindakan tegas baik dari Kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati Muna Barat. Hal itu memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau memang Kepala Dinas tidak mampu mengevaluasi seluruh kepala sekolah di Muna Barat, maka saya tegaskan mundur saja dari jabatan. Untuk mencapai liwu mokesa tidak perlu pemimpin yang kerjanya tidak becus,” tegasnya.
Raja menambahkan, ironisnya di tengah maraknya upaya peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia, justru kasus kekerasan terhadap siswa masih terjadi di tingkat daerah. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan preseden buruk yang mengancam keselamatan dan psikologis peserta didik.
“Sudah saatnya Bupati Muna Barat mengambil tindakan nyata, mulai dari mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang tidak layak memimpin, memberikan sanksi tegas kepada ASN pelaku kekerasan, hingga melakukan reformasi manajemen pendidikan di tingkat daerah,” ujar Raja.
Ia juga menegaskan, jika problematika ini terus dibiarkan, maka jargon liwu mokesa hanya sebatas retorika belaka tanpa implementasi nyata.
Lebih lanjut, Raja menyampaikan ultimatum bahwa jika dalam beberapa minggu ke depan belum ada sikap tegas dari Bupati Muna Barat, pihaknya bersama ALAM Sultra siap turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
“Jangan halangi kami untuk mengeluarkan suara lantang di jalanan jika kasus ini terus diabaikan,” pungkasnya.
ALAM Sultra menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jika para pelaksana di lapangan saja tidak dapat dipercaya untuk menjaga anak-anak, maka bangsa ini telah gagal melindungi generasi penerusnya.
