KENDARI, LENSASATU.COM — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menggelar Seminar Nasional sekaligus Pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi–Nusa Tenggara–Bali di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang mengangkat tema “Krisis Agraria dan Ketimpangan di Indonesia” tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2026, bertempat di Aula/Gedung Garuda BPMP Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.
Seminar nasional ini menjadi bagian penting dari agenda Muhammadiyah dalam mendorong ruang dialog, pendidikan, kaderisasi, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai persoalan agraria dan ketimpangan kemakmuran di Indonesia.
Berdasarkan Term of Reference (TOR) kegiatan, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga menyangkut hutan, pesisir, sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat yang menjadi basis kehidupan, penghidupan, kebudayaan serta keberlanjutan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, reforma agraria dipandang sebagai agenda perubahan struktural untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria agar lebih berkeadilan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
LHKP PP Muhammadiyah memandang reforma agraria sebagai bagian dari perubahan politik hukum nasional, terutama dalam upaya mengoreksi ketimpangan, memulihkan hak masyarakat, menyelesaikan konflik agraria, mencegah konsentrasi penguasaan sumber daya, serta membangun kekuatan ekonomi masyarakat.
Muhammadiyah juga memiliki landasan nilai dalam melihat persoalan agraria. Dalam perspektif Fikih Agraria Muhammadiyah, tanah ditempatkan sebagai amanah dan sumber kehidupan dengan prinsip tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan musyawarah.
“Hadirkan Pemerintah dan Pimpinan Muhammadiyah”
Seminar nasional tersebut dijadwalkan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Andi Sumangerukka, S.E., M.M.
Selain itu, kegiatan juga akan dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara H. Akhmad Aljufri, serta para rektor Universitas Muhammadiyah se-Sulawesi Tenggara.
Dalam rundown seminar, Dr. M. Busyro Muqoddas dijadwalkan menyampaikan Keynote Speech/Pengantar Utama. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menjadi salah satu narasumber pada sesi mengenai agenda mendesak pembangunan kesejahteraan daerah bersama perwakilan DPD RI dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nurdin, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Salah satunya David Efendi, S.Ip., M.A., dari LHKP PP Muhammadiyah, yang akan menjadi narasumber pada tema “Kemakmuran dan Pembaharuan Agraria: Kontribusi Pemikiran Muhammadiyah.”
Selain David Efendi, agenda seminar juga menghadirkan Dr. M. Soehada dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Roni Septian selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta narasumber dari CELIOS, Greenpeace Indonesia, JATAM Sulawesi Tenggara dan unsur lainnya.
“Bahas Krisis Agraria dan Ketimpangan”
Seminar nasional ini akan membahas sejumlah persoalan utama, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, hubungan agraria dengan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, konflik agraria, krisis ekologis hingga arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Selain itu, peserta juga akan diajak membahas agenda pembangunan kesejahteraan daerah, hubungan investasi dengan penguasaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, tata ruang, distribusi sumber daya serta peran pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat sipil.
Pembahasan juga diarahkan pada implementasi reforma agraria, penyelesaian konflik agraria struktural, redistribusi dan pemulihan hak, perlindungan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok rentan, serta pencegahan konsentrasi penguasaan tanah.
Dari perspektif Muhammadiyah, kegiatan akan mengangkat sejumlah gagasan seperti tanah sebagai amanah, fungsi sosial kepemilikan, Teologi Al-Ma’un, kemaslahatan dan keadilan, fikih agraria, keadilan ekologis serta kontribusi Muhammadiyah dalam pembaruan politik hukum agraria.
“Sekolah Agraria Jadi Ruang Pendidikan dan Kaderisasi”
Seminar nasional tersebut sekaligus menjadi momentum Pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi–Nusa Tenggara–Bali.
Sekolah Agraria diarahkan sebagai ruang pendidikan dan kaderisasi untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami sejarah dan struktur persoalan agraria Indonesia, perspektif Islam dan Muhammadiyah mengenai agraria, regulasi serta kebijakan agraria, konflik agraria dan mekanisme penyelesaiannya.
Peserta juga akan mendapatkan penguatan terkait hubungan agraria dengan ekonomi dan ekologi, riset serta dokumentasi persoalan agraria, penyusunan strategi advokasi kebijakan hingga pembangunan jejaring dan gerakan agraria yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap persoalan agraria, tetapi juga membangun kapasitas kader dan generasi muda agar mampu membaca struktur agraria, memahami hukum dan kebijakan, melakukan advokasi berbasis pengetahuan serta mendorong tata kelola sumber daya agraria yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai kalangan, baik dari internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah.
Peserta yang direncanakan hadir antara lain kader Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah, akademisi dan peneliti, organisasi masyarakat sipil, komunitas agraria dan lingkungan, masyarakat adat, petani dan kelompok masyarakat terdampak persoalan agraria, organisasi perempuan, perwakilan pemerintah daerah, organisasi keagamaan serta komunitas masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, Seminar Nasional dan Sekolah Agraria diharapkan menjadi ruang pertemuan berbagai perspektif untuk membicarakan masa depan reforma agraria, pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat.
Rangkaian agenda kegiatan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai Kamis, 8 Oktober hingga Senin, 12 Oktober 2026.
Sementara seminar nasional dan pembukaan Sekolah Agraria dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2026, mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai, bertempat di Gedung Garuda BPMP Sulawesi Tenggara.
Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, LHKP PP Muhammadiyah bersama Universitas Muhammadiyah Kendari diharapkan dapat memperkuat ruang dialog antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, gerakan agraria, aktivis lingkungan dan Muhammadiyah dalam mendorong agenda reforma agraria yang berkeadilan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi pemikiran Muhammadiyah terhadap pembaruan agraria dan pembangunan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
