Kendari-SULTRAICON.COM || Aktivis masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Bakri A Rahman, melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan di media sosial oleh seseorang yang bernama Ruslan Buton, yang menyebut adanya gubernur bayangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.
Bakri menilai pernyataan tersebut murahan, provokatif, dan berpotensi memecah belah. Kritik ini dia sampaikan menanggapi beredarnya pemberitaan di media sosial, khususnya Facebook, yang memuat pernyataan Ruslan Buton.
Dalam unggahan tersebut, Ruslan Buton menuduh adanya seorang purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berinisial P, yang dekat dengan Gubernur Sultra, didaulat sebagai gubernur bayangan.
“Kami sebagai aktivis di Sultra, tegas menyatakan bahwa apa yang disampaikan saudara Ruslan Buton adalah perilaku yang tidak pantas dipertontonkan,” tegas Bakri dalam pernyataannya, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan, pernyataan itu mengada-ada dan mengeluarkan isu liar yang dapat menyesatkan publik.
Bakri melanjutkan, substansi pernyataan Ruslan Buton tidak memiliki dasar yang jelas dan cenderung dibuat-buat.
Menurutnya, Ruslan Buton hanya ingin mencari panggung politik baru, karena panggung politik lamanya telah lapuk.
“Selain itu, pernyataan Ruslan Buton dapat disinyalir sebagai unsur kesengajaan untuk memecah belah kepemimpinan di Pemprov Sultra,” ungkap Bakri.
Ia menekankan bahwa situasi kepemimpinan di Sultra saat ini berjalan baik dan tidak perlu dihambat dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
Aktivis senior Sultra itu kemudian menyerukan kepada Ruslan Buton untuk melakukan tabayyun atau klarifikasi dengan mencari kebenaran sebelum melakukan tuduhan.
Bakri mengingatkan, sebagai seorang yang mengaku tokoh, seharusnya Ruslan Buton mampu menempatkan diri sebagai penyejuk dan penyatu untuk membangun Sultra.
“Bukan sebaliknya, dengan mudah terprovokasi lalu kemudian memprovokasi dengan membuang sebuah isu-isu yang kebenarannya diragukan,” sambungnya.
Bakri mengkhawatirkan Ruslan Buton justru akan terjerumus ke dalam golongan penyesat jika tuduhannya terbukti tidak benar.
Lebih lanjut, Bakri mengingatkan potensi dampak hukum dari pernyataan Ruslan Buton. Ia menyatakan, tuduhan tanpa bukti yang kuat berpotensi menjadi fitnah dan dapat berimplikasi pada proses hukum.
“Kami khawatir saudara Ruslan Buton dapat terikut dalam golongan penyesat, sebab jika tuduhannya tidak benar akan berpotensi fitnah dan berdampak hukum,” jelasnya.
Kepada masyarakat Sultra secara luas, Bakri mengimbau untuk bersikap objektif dan bijak dalam menyikapi isu ini. Ia juga meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dinilainya murahan tersebut, dan berharap dinamika politik di Sultra tetap berjalan sehat dan mengedepankan kepentingan pembangunan daerah.
Editor:Red
