KENDARI — SULTRAICON.COM.|| Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kegiatan ini digelar secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Selasa (16/9/2025).
Rakor inflasi merupakan agenda rutin mingguan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri guna memantau perkembangan harga dan pengendalian inflasi di seluruh daerah. Namun kali ini, forum juga dirangkaikan dengan pembahasan mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga.
Mendagri Tito menekankan bahwa inflasi tidak bisa dipandang semata dari sisi ekonomi. Menurutnya, faktor kependudukan dan kualitas keluarga justru memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kalau keluarga kita baik, Insya Allah ekonomi juga baik, inflasi terkendali, dan negara pun kuat,” kata Tito dalam arahannya. Ia berharap pemerintah daerah mampu menerjemahkan pesan ini ke dalam kebijakan nyata di lapangan.
Rakor tersebut juga menghadirkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji. Dalam paparannya, Wihaji menyebut jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 286 juta jiwa, dengan sekitar 72 juta keluarga yang perlu menjadi perhatian serius.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga stabilitas ekonomi. “Pengelolaan keluarga adalah fondasi utama dalam menciptakan keseimbangan pembangunan dan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Wihaji juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan keluarga harus mencakup seluruh siklus kehidupan. Mulai dari pembinaan calon pengantin, pasangan usia subur, anak-anak, remaja, hingga lansia harus mendapat perhatian berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan indikator pembangunan keluarga ke dalam dokumen perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau indikator keluarga ini dimasukkan dalam RPJMD, maka setiap program pembangunan akan lebih terukur dampaknya, baik terhadap aspek ekonomi maupun sosial,” jelasnya.
Bagi Kota Kendari, arahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional. Kehadiran TPID Kendari dalam rakor diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah.
Pemkot Kendari melalui Asisten II Nismawati menyatakan kesiapannya mendukung langkah strategis pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen TPID Kendari dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Melalui rakor ini, Pemkot Kendari juga memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek kependudukan dan ekonomi. Sinergi pusat dan daerah diyakini akan memperkuat daya tahan ekonomi Kota Kendari di tengah dinamika nasional.
Editor; Ali Okong
