KENDARI-SULTRAICON.COM.|| Pertama, kita mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, memberi kebebasan kepada setiap insan untuk beribadah, menjaga harmoni dalam perbedaan. Kedua, kita diminta menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai hak setiap jiwa, berlaku adil, dan beradab dalam hidup bersama. Ketiga, kita belajar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menjaga persatuan di tengah kebhinekaan. Keempat, kita diajarkan tentang demokrasi musyawarah mufakat. Kelima, kita bermimpi tentang keadilan sosial, kesejahteraan, pemerataan, hukum yang berpihak pada seluruh rakyat.
Namun hari ini, semua itu terasa berbanding terbalik. Sila keempat seolah mati suri. DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat, kini kerap menutup mata dan telinga rapat-rapat, melahirkan undang-undang kontroversial seperti RUU Polri dan UU TNI, berjalan beriringan dengan oligarki dan politik uang. Aspirasi rakyat kecil hanya terdengar bila sudah viral, sementara keputusan penting negara lebih sering berpihak pada elit. Meski begitu, masih ada mahasiswa, masyarakat sipil, dan jurnalis yang berdiri di garis depan, mengawal demokrasi dengan suara dan keberanian.
Sila kelima pun kian jauh dari nyata. Kesenjangan ekonomi merajalela, segenggam orang menguasai kapital, sementara rakyat kecil bertahan di bawah beban hidup dan pajak yang tak masuk akal. Pendidikan dan kesehatan masih timpang, korupsi tetap bercokol di ruang pelayanan. Bantuan sosial ada, namun sering dipolitisasi. Dan aparat yang mestinya melindungi yang tertindas, kerap berubah menjadi mesin represif yang melindas. Demonstrasi dibubarkan dengan gas air mata, pentungan senjata, penangkapan sewenang-wenang, bahkan pembunuhan dengan rantis yang menabrak tubuh warga sipil biasa. Hukum masih tetap saja tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Ironisnya, bukan hanya di ruang politik dan hukum, nilai kemanusiaan juga dinodai di ruang akademik. Di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), pernah terjadi kasus pelecehan seksual yang menyisakan luka. Bukannya ditangani dengan transparan, kasus itu justru disenyapkan oleh oknum kampus demi menjaga “nama baik institusi.” Inilah bentuk pelecehan lain, bukan hanya terhadap korban, tapi juga terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Padahal sila kedua menuntun kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lantas, di mana adabnya bila pelindung justru memilih bungkam. Kampus yang seharusnya mendidik, justru ikut menutup mata terhadap luka yang dialami warganya sendiri.
Maka, apa arti Pancasila bila hanya dibacakan setiap Senin pagi. Kita hafal di luar kepala, tapi lupa di dalam hati. Sila keempat kini hanya panggung sandiwara. Rakyat bersuara, tapi mufakat sudah ditulis jauh sebelum musyawarah. Sila kelima terasa seperti janji kosong. Harga hidup menekan, kesenjangan melebar, hukum tunduk pada penguasa. Aparat yang mestinya menjaga, justru menebar huru hara. Kampus yang seharusnya mendidik, justru melanggengkan budaya bungkam atas pelecehan yang menimpa mahasiswa.
Apa bedanya dengan ludah yang dilontarkan. Basah sesaat, lalu kering, hilang, tak meninggalkan arti. Indonesia tidak kekurangan orang yang hafal Pancasila. Pancasila seharusnya bukan sekadar teks yang dibaca, dihafal, melainkan nafas dalam setiap keputusan para pemimpin kita, cermin keadilan dalam kehidupan rakyat hari ini. Jika tidak, bangsa ini hanya berdiri di atas kata-kata, bukan pada nilai sejati yang pernah kita ikrarkan bersama. Dikarenakan pesimis rasa ini untuk melawan, dan apatis telah meracuni tubuh mahasiswa. Maka, MARI KITA SAMA-SAMA UCAPKAN RIP DEMOKRASI
Penulis: Ahmad Baiquni
Editor: Mutiara
