KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan dugaan penyimpangan anggaran di Rumah Sakit Jantung Kendari yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 6 miliar. Temuan audit itu mencakup kelebihan pencairan anggaran kegiatan, mark-up honor tenaga cleaning service, hingga pengadaan BBM genset rumah sakit yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Inspektorat Sultra menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas sejumlah temuan tersebut. Jika kemudian ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, kasus akan segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Ucup, mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, angkat bicara. Ia menilai dugaan penyimpangan anggaran di RS Jantung Kendari merupakan tamparan keras bagi kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan yang seharusnya berorientasi pada layanan masyarakat.
“Rumah sakit seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi tempat praktik penyimpangan anggaran. Fokusnya harus pada pelayanan pasien, bukan menjadi ladang korupsi,” tegas Ucup.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Menurutnya, jika benar terbukti ada penyimpangan, maka pihak-pihak yang terlibat harus segera ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Ucup menekankan bahwa dugaan penyimpangan anggaran tersebut bukan sekadar persoalan angka miliaran rupiah, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa dana kesehatan adalah hak rakyat yang harus dijaga penggunaannya.
“Dana kesehatan adalah hak rakyat. Jangan sampai ada oknum yang bermain demi keuntungan pribadi sementara pasien yang menanggung akibatnya,” ujarnya menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Jantung Kendari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Media masih berupaya menghubungi manajemen rumah sakit guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut.
Reporter: Ali Okong
