KENDARI – SULTRAICON.COM.|| Konsorsium Pemuda Juang Nusantara (KPJN) angkat suara menanggapi mencuatnya isu liar yang menyeret nama Wakil Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum di lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari tahun 2020. KPJN menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, mengarah pada pembunuhan karakter, dan sarat muatan politik.
Ketua KPJN, Dimas, menyebut upaya mengaitkan Siska Karina Imran dalam perkara itu sebagai tindakan keji dan sembrono. Ia menduga ada skenario tertentu yang mencoba memanfaatkan dinamika hukum untuk menyerang sosok pejabat perempuan yang selama ini dikenal aktif dan konsisten dalam pelayanan publik.
“Tuduhan itu salah alamat dan sangat mungkin merupakan bagian dari permainan politik kotor. Jangan jadikan ruang peradilan sebagai panggung fitnah. Apalagi yang diserang adalah sosok yang punya rekam jejak pelayanan yang terbuka dan progresif,” tegas Dimas, Rabu (3/7/2025).
Dimas menegaskan bahwa seluruh hak keuangan Wakil Wali Kota, mulai dari makan minum, perjalanan dinas, perumahan, hingga kendaraan operasional, sudah diatur dan diawasi ketat dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, melempar tuduhan hanya berdasarkan keterangan sepihak tanpa bukti konkret adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
Selain mengecam isu tersebut, KPJN juga menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintahan Kota Kendari tetap fokus menjalankan program kerja. Mereka menyebut masyarakat telah mulai merasakan dampak positif dari berbagai pembangunan dan layanan publik yang digagas pemerintah saat ini.
“Warga Kendari ingin pemimpinnya tetap fokus bekerja. Kerja sama antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama ini menunjukkan hasil yang nyata, baik di sektor infrastruktur, layanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Jangan biarkan isu politik murahan merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
KPJN juga mengingatkan penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Majelis Hakim Tipikor, untuk menjaga integritas dan tidak membiarkan proses hukum tercemar oleh intervensi politik. Mereka mendesak agar sidang kasus ini berjalan profesional, objektif, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Dimas mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang belum terverifikasi kebenarannya. “Kami percaya hukum akan menemukan jalannya sendiri. Tapi jangan biarkan proses hukum dijadikan alat sabotase politik terhadap pemerintahan yang sedang bekerja keras demi kemajuan Kota Kendari,” pungkasnya.
